Pabean

Ketika berbicara tentang perdagangan internasional, ukuran dalam kontainer 20 feet seringkali menjadi ukuran standar yang digunakan untuk mengirimkan barang dari satu negara ke negara lain. Kontainer 20 feet adalah jenis kontainer yang paling umum digunakan untuk pengiriman barang melalui jalur laut dan memiliki kapasitas sekitar 33 kubik meter. Berikut ini adalah beberapa informasi tentang ukuran dalam kontainer 20 feet: Dimensi Fisik Ukuran Dalam Kontainer 20 Feet Ukuran dalam container 20 feet adalah 6,06 meter panjang, 2,44 meter lebar, dan 2,59 meter tinggi. Hal ini membuatnya dapat menampung muatan seberat 28.200 kg, yang merupakan kapasitas maksimum yang diperbolehkan oleh badan regulasi pengiriman internasional. Jenis Kontainer Selain kontainer 20 feet standar, ada juga beberapa jenis kontainer lainnya yang memiliki ukuran yang sama. Jenis kontainer tersebut antara lain: Kontainer Open Top: memiliki tutup atas yang dapat dibuka untuk memudahkan pengisian dan pengosongan muatan yang lebih besar. Kontainer Flat Rack: tidak memiliki sisi dan tutup atas, sehingga cocok untuk muatan berukuran besar atau berbentuk aneh. Kontainer Reefer: dilengkapi dengan sistem pendingin dan cocok untuk pengiriman barang yang memerlukan suhu konstan, seperti makanan dan obat-obatan. Jenis Muatan Ukuran kontainer 20 feet cocok untuk mengirimkan berbagai jenis muatan, termasuk: Barang dagangan umum seperti pakaian, mainan, dan aksesori elektronik. Bahan baku industri seperti kawat baja, karet, dan plastik. Barang kemasan yang membutuhkan perlindungan ekstra seperti peralatan rumah tangga, furnitur, dan seni. Barang yang membutuhkan suhu kontrol seperti makanan dan obat-obatan. Pengiriman Internasional Kontainer 20 feet sering digunakan untuk pengiriman barang melalui jalur laut, yang merupakan pilihan yang lebih murah dibandingkan dengan pengiriman udara. Waktu pengiriman biasanya memakan waktu antara beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada jarak dan rute pengiriman. Harga Pengiriman Dalam Kontainer 20 Feet Biaya pengiriman barang dalam kontainer 20 feet tergantung pada berbagai faktor, seperti jarak pengiriman, jenis muatan, dan jenis kontainer yang digunakan. Namun, dalam banyak kasus, pengiriman dalam kontainer 20 feet lebih ekonomis daripada pengiriman dalam kontainer yang lebih besar atau pengiriman melalui jalur udara. Dalam kesimpulannya, ukuran kontainer 20 feet adalah standar yang umum digunakan dalam pengiriman barang melalui jalur laut di seluruh dunia. Ukuran yang cukup besar ini cocok untuk berbagai jenis muatan dan dapat membantu bisnis untuk menghemat biaya pengiriman internasional. Namun, dalam memilih jenis kontainer yang tepat, perlu dipertimbangkan jenis muatan, rute pengiriman, dan kebutuhan bisnis Anda.

Ketika melakukan bisnis melalui jalur luar negeri, salah satu dokumen yang harus diterbitkan adalah commercial invoice. Commercial invoice adalah dokumen yang berisi informasi tentang barang yang akan dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain. CI seringkali digunakan untuk mengkonfirmasi kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Pengertian Commercial Invoice Selain itu, commercial invoice juga biasa digunakan sebagai dokumen untuk pembayaran, untuk membantu pembeli mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pembayaran, dan untuk memastikan bahwa pengiriman telah tiba di tujuan. Commercial invoice biasanya diterbitkan oleh penjual dan dikirimkan kepada pembeli sebagai bukti pembelian. CI biasanya berisi informasi seperti nama pembeli dan penjual, jenis barang yang dipesan, harga per unit, banyaknya barang yang dipesan, alamat pengiriman, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk memproses pembayaran. Commercial invoice juga biasanya berisi informasi tentang biaya pengiriman dan biaya cukai yang harus dibayar oleh pembeli sebelum barang dikirimkan. Karena commercial invoice berfungsi sebagai bukti pembelian dan sebagai dokumen untuk memproses pembayaran, maka dokumen ini harus diisi dengan benar dan akurat. CI juga harus disertai dengan dokumen pendukung lainnya, seperti packing list, dokumen pengiriman atau dokumen pabean. Baca Juga : Pengertian dan Penjelasan Tentang Undername Fungsi Dari Commercial Invoice Commercial invoice merupakan dokumen penting yang harus disiapkan dalam proses bisnis internasional. Dengan menggunakan commercial invoice, pelaku bisnis dapat memastikan bahwa mereka telah melakukan transaksi dengan benar dan akurat. Commercial invoice juga berguna untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan hukum dan peraturan internasional. Mereka memberikan informasi tentang mana yang bertanggung jawab atas pengiriman, jenis produk yang dikirim, dan kewajiban bea cukai. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk dikirim dengan aman dan tepat waktu. CI juga berguna untuk memastikan bahwa transaksi internasional berjalan lancar. Mereka memberikan informasi yang berguna untuk memastikan bahwa pengiriman tepat waktu dan tidak ada masalah dengan pembayaran atau bea cukai. Baca Juga : Ketahui Lebih Lanjut Tentang Surat Registrasi Pabean Kesimpulan Dalam kesimpulan, CI adalah dokumen yang penting yang harus disediakan untuk setiap pengiriman internasional. Mereka memberikan informasi yang berguna untuk tujuan pengiriman, pembayaran, dan kewajiban bea cukai. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi internasional berjalan lancar dan tepat waktu.

Dalam sebuah aktivitas forwarding, pasti ada yang namanya sebuah dokumen. Nah dalam kesempatan ini kita akan coba membagikan penjelasan tentang surat registrasi pabean atau SRB. Mungkin sudah ada yang tau sebagian, cuma untuk baru yang memulai sepertinya masih perlu penjelasan lebih. Surat Registrasi Pabean adalah salah satu bentuk dokumen yang harus dibuat dan dikirimkan ke Kantor Pabean untuk memulai proses pembuatan dokumen pabean. SRB ini menjadi bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran dan pengajuan untuk mendaftarkan diri Anda sebagai pemilik atau petugas yang bertanggung jawab atas pengiriman barang dari suatu negara ke lokasi lain. Baca Juga : Istilah Istilah Dalam Ekspor Yang Wajib Diketahui Oleh Perusahaan Pengertian Lain Surat Registrasi Pabean Surat Registrasi Pabean adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Dokumen ini memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional, seperti mengimpor atau mengekspor barang. SRB juga berisi informasi tentang nomor izin, nama perusahaan, jenis kegiatan perdagangan internasional yang diizinkan, dan lain-lain. Surat ini diperlukan untuk melengkapi dokumen impor dan ekspor yang dibutuhkan oleh Bea Cukai. SRB biasanya dikirimkan ke Kantor Pabean sebelum barang-barang tersebut dikirimkan untuk mengkonfirmasi identitas pemilik atau petugas yang bertanggung jawab. Surat ini harus ditanda tangani oleh pemilik atau petugas bersangkutan dan disertai dengan dokumen lain yang diperlukan seperti bukti pembayaran, dokumen pembelian atau lainnya. SRB biasanya dibuat dengan mengikuti format yang ditentukan oleh Kantor Pabean dan berisi informasi seperti nama pemilik atau petugas bersangkutan, jenis pengiriman, jumlah barang yang akan dikirim, alamat penerima, biaya pengiriman, dan lainnya. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang-barang yang dikirimkan sampai dengan aman dan tepat waktu di lokasi tujuan. Selain itu, Surat Registrasi Pabean juga berfungsi sebagai bukti bahwa Anda telah membayar pajak untuk barang-barang yang dikirim. Oleh kare3na itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang dimasukkan ke dalam surat ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. SRB adalah salah satu bentuk dokumen yang penting untuk memastikan bahwa semua pengiriman barang dari satu negara ke lokasi lain berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dokumen ini dibuat dengan benar dan disertai dengan informasi yang tepat.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban sendiri terkait dengan pemberitahuan impor barang. Hal ini Anda baca dalam artikel ini Pemberitahuan Impor Barang di Indonesia Kebijakan impor barang di Indonesia memiliki pengaruh besar pada ekonomi negara. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia membutuhkan barang impor untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan produktivitas domestik. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa impor barang berlangsung dengan aman dan bertanggung jawab. Salah satu kebijakan yang telah diterapkan pemerintah terkait dengan impor barang adalah kewajiban pemberitahuan impor. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perdagangan Internasional, importer harus memberikan pemberitahuan kepada pemerintah setidaknya lima hari sebelum memulai impor barang. Pemberitahuan ini harus mencakup informasi tentang jenis dan jumlah barang yang akan diimpor, serta tujuan dan tempat tujuan impor. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan importer untuk memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan sebelum melakukan impor barang. Salah satu dokumen yang wajib disertakan adalah Surat Keterangan Impor (SKI). Dokumen ini harus diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan harus diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. SKI ini tidak hanya membantu importer untuk memenuhi persyaratan dokumen, tapi juga membantu pemerintah untuk mengawasi impor barang. Baca Juga : Consolidasi Dalam Dunia Logistik Adalah Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan tentang pengawasan impor barang. Untuk memastikan bahwa barang yang diimpor adalah barang yang layak untuk dijual di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengawasan impor. Salah satu kebijakan ini adalah kebijakan pemeriksaan impor. Pemeriksaan impor ini dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kedua kementrian ini akan memeriksa barang-barang yang akan diimpor untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan kualitas dan persyaratan hukum. Kebijakan impor barang di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa impor barang berlangsung dengan aman dan tertib. Dengan mengikuti kebijakan ini, importer akan lebih mudah untuk melakukan impor barang tanpa khawatir akan diproses secara ilegal. Dengan demikian, kebijakan impor barang di Indonesia akan membantu meningkatkan produktivitas ekonomi domestik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Notul adalah – Mungkin sebagian dari kita sudah tau tentang apa itu notul, atau mungkin baru aja yang baru mendengar tentang istilah yang satu ini. Buat yang belum tau notul merupakan singkatan dari nota pembetulan. Adapun Notul adalah sebuah proses pembetulan data dalam dokumen Pemberitahuan Pabean. Karena istilah notul lebih populer pada proses impor, maka yang akan kita bahas adalah notul pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas suatu barang import. Data data dari notul sendiri pun yang dibetulkan bisa bermacam macam, antara lain tentang data Importir yang salah penulisan (tidak sesuai dengan Angka Pengenal Importir atau API), selain itu juga data tentang besaran Bea Masuk dan Pajak Impor yang mengakibatkan lebih bayar atau kurang bayar, hal tersebut biasanya kita salah menginterpretasikan nomor HS (Harmonized System) dari barang yang kita impor, sehingga mengakibatkan perbedaan pembebanan Bea Masuk dan pajak impor. Notul biasanya dikeluarkan oleh kantor pelayanan Bea Cukai (KPBC / KPU) sebelum atau setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang atau SPPB dikeluarkan. Berkaitan dengan kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), pada prinsipnya Bea Cukai mempunyai hak untuk memeriksa kembali seluruh importasi sampai dengan 10 bulan setelah tanggal impor. Jadi inisiatif untuk melakukan notul bisa dari importir atau dari pihak Bea Cukai (biasanya jika ditemukan ketidaksesuaian). Baca Juga : OFR Adalah : Pengertian dan Penjelasan Lengkap Cara Mengajukan Notul Untuk melakukan pengajuan notul bisa dilakukan sendiri oleh importir atau bisa dengan melalui jasa PPJK. Ada sedikit tips agar kita terhindar dari kesalahan dalam melakukan pengisian data di dokumen, sebaiknya kita lebih teliti pada saat membuat dokumen PIB karena menurut pengalaman sebagian besar terjadinya notul karena ada kesalahan atau kekurangan dalam pengisian data yang sifatnya karena kekurang telitian, lebih baik kita luangkan sedikit waktu untuk memeriksa kembali data – data dalam PIB daripada harus melakukan pembetulan data di kemudian hari, karena untuk melakukan proses pembetulan tersebut cukup menguras energi kita, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang harus dikeluarkan.

Bagi Anda yang bergelut atau bekerja di bidang industri logistik, tentunya istilah “customs clearance” sudah tidak asing lagi. Anda akan sering melihat kata ini hampir setiap saat. Lalu apa sebenarnya custom clearance itu? Biasanya, custom clearance terkait erat dengan proses ekspor dan impor. Nah, agar Anda bisa mengetahui apa itu custom clearance ekspor dan impor, Anda bisa menyimak penjelasan custom clearance berikut ini! Definisi customs clearance Customs clearance adalah proses administrasi yang harus Anda urus untuk mengirim atau mengangkut barang ke luar negeri. Hal-hal tersebut berupa dokumen kepabeanan seperti dokumen perpajakan,izin pabean dan dokumen lainnya. Proses izin pabean merupakan proses yang harus Anda selesaikan sebelum mengekspor atau mengimpor. Jika tidak, maka barang yang Anda ekspor atau impor akan dianggap sebagai barang ilegal dan Anda dapat didenda karena melanggar hukum. Tahapan customs clearance Lantas, tahapan kepabeanan apa saja yang perlu Anda lalui? Pada prinsipnya, tidak mudah mengurus dokumen ekspor dan impor. namun, Anda dapat mengikuti 3 langkah ini untuk menyelesaikannya! 1. Pengurusan izin kepabeanan dan perizinan produk Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk mengurus izin pabean adalah melalui customs clearance. Tanpa ini, Anda tidak akan memiliki izin hukum untuk mengimpor item tersebut. oleh karena itu Anda tidak boleh melewatkan proses ini. Jika sudah terdaftar secara legal, Anda akan menerima NIK atau nomor identifikasi pabean di forum yang sesuai. Kemudian jangan lupa untuk mengurus perijinan barang yang akan anda impor. 2. Kirim data ke customs clearance Jika Anda sudah mendaftar dan dokumen terkait perizinan produk Anda sudah ada, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah mengirimkan data tersebut ke izin pabean. kemudian tunggu proses verifikasi data selesai. Proses verifikasi meliputi pemeriksaan barang, dan pengambilan contoh untuk pengujian laboratorium, dan sejenisnya, jika diperlukan. Biasanya, proses pengecekan dokumen dan hal lainnya memakan waktu hingga 30 hari. jika tidak ada data, izin pabean akan meminta Anda untuk mengisinya, mengeluarkan laporan kesalahan. Isi dokumen segera setelah menerima tanda terima agar proses ekspor-impor berjalan lancar. 3. Tunggu audit dan pemeriksaan ulang pabean Ketika proses verifikasi selesai, izin pabean akan mengirimkan informasi rinci tentang biaya customs clearance. Pelabuhan izin pabean adalah pelabuhan tempat Anda harus membayar pajak dan custom clearance. Porto merupakan hasil audit kepabeanan dan pemeriksaan ulang oleh izin pabean. Faktur akan diterbitkan kemudian dan harus dilengkapi. Jika Anda telah membayar pelabuhan, barang siap dikirim. Kesimpulan Jadi, customs clearance adalah rangkaian proses administrasi yang harus Anda selesaikan agar proses ekspor-impor berjalan lancar. Tanpa izin pabean, barang yang Anda ekspor atau impor akan menjadi ilegal. Oleh karena itu, ini sangat penting. Kegagalan customs clearance adalah ketika proses izin pabean untuk produk atau barang Anda tidak berhasil atau gagal. Ini dapat terjadi karena beberapa alasan, dan jika demikian, Anda harus melalui proses custom clearance lagi. Sebab, seperti yang Anda ketahui, undang-undang kepabeanan berarti kewajiban. Dengan demikian, Anda harus melalui proses customs clearance hingga berhasil.

Kode HS dapat dipelajari dan ditemukan melalui tiga portal, antara lain eservice INSW, Inatrade dan BTKI. HS Code merupakan klasifikasi yang memuat semua informasi yang berkaitan dengan ekspor-impor. Dimana klasifikasi barang tersebut disajikan dalam bentuk daftar klasifikasi barang, yang disusun secara sistematis untuk memudahkan tarif perdagangan, mengatur transportasi, dan mengumpulkan data statistik. Untuk itu, HS Code bukanlah hal baru bagi pelaku usaha di bidang ekspor-impor. Namun, sebagian dari kita bahkan belum pernah mendengar istilah ini. Oleh karena itu, pada artikel kali ini, kami akan membahas cara mencari tarif melalui eService INSW. Apa itu Kode Sistem Harmonisasi? Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal dengan Harmonized System (HS) adalah standar internasional untuk sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang dagangan dan turunannya. Kode ini dikelola oleh World Customs Organization (WCO). Di Indonesia, kode HS tercantum dalam daftar tarif berupa Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), dimana aturan tersebut pertama kali dituangkan dalam Keputusan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1988. Namun Indonesia baru saja meratifikasi konvensi HS melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 35 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. terhadap sistem klasifikasi Konvensi HS. Fungsi Kode Sistem Harmonisasi Kode HS membantu eksportir dan importir mengetahui jumlah pajak (tax and duty) yang harus dibayar. Pasalnya, dalam transaksi ekspor-impor, eksportir dan importir akan dikenakan bea masuk (PDRI), bea masuk, bea keluar dan pajak pertambahan nilai (PPN), yang di dalamnya termasuk komponen penghitungan berdasarkan tarif tarif. Kode TNVED. Penting bagi importir untuk mengetahui HS Code karena terkait langsung dengan larangan dan pembatasan (larts), bea masuk anti dumping, safeguard, bea masuk dan rule of origin. Adanya HS Code juga membantu pemerintah untuk menerapkan kebijakan fasilitasi seperti tarif preferensial dalam perjanjian perdagangan internasional. Layaknya alat untuk memantau pergerakan barang di dunia. Secara garis besar, pengelompokan barang dengan menggunakan kode HS yang digunakan di seluruh dunia dimaksudkan agar semua negara memiliki pemahaman yang sama tentang jenis barang ekspor-impor. Sistem Penomoran Kode Harmonisasi Nomenklatur komoditas menurut Harmonized System dibagi menjadi 21 bagian dan 97 bab. Dimana penomoran kode HS terdiri dari 6 digit yang mewakili letak setiap bab, judul dan subjudul. Setiap bab diwakili oleh dua digit pertama. Bab tersebut kemudian dibagi menjadi heading sehingga terbentuk 4 digit pertama. Akhirnya, paragraf dibagi lagi menjadi subjudul, yang diwakili oleh dua digit berikutnya. Pada umumnya kode HS terdiri dari heading dan subheading WCO, dimana 4 digit pertama adalah heading WCO dan 2 digit berikutnya adalah subheading WCO. Jumlah total subpos terdiri dari sekitar 5.300 subpos, mencakup semua produk yang biasa dijual di seluruh dunia. Cara Mengetahui Tarif HS Code di eService INSW Pemerintah Indonesia menyediakan tiga portal yang dapat digunakan untuk mencari kode HS, antara lain: eService INSW atau National Single Window Service Indonesia yang dioperasikan oleh Kementerian Keuangan. Portal Inatrade Kementerian Perdagangan. Portal Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dari Dirjen Bea dan Cukai. Berikut penjelasan langkah-langkah cara mencari tarif HS Code melalui masing-masing portal. Cara Mencari Tarif HS Code Melalui  Kunjungi website resmi INSW eServices di insw.go.id. Klik menu “NTR Indonesia”. Kemudian pilih dan klik “HS Code Information”. Klik “HS Code”, lalu klik kolom “Options” dan pilih “BTBMI Description in Indonesian”. Di kolom samping, masukkan kata kunci yang Anda cari, seperti “sepatu”, lalu klik “Cari”. Dari sana Anda akan melihat banyak informasi Kode HS dengan konten terkait sepatu. Kemudian tunjukkan mana yang Anda cari dengan mengklik “Nomor HS” yang dipilih yang berisi 8 digit angka. Scroll ke bawah untuk Bea Masuk, PPN, PPh dan Larangan atau Pembatasan (Lartas). Kesimpulan Demikian penjelasan terkait Harmonized System Code, yaitu penggolongan barang yang berkaitan dengan ekspor-impor. Diketahui, informasi kode HS ini dapat ditemukan di tiga portal yang disediakan pemerintah, yakni INSW e-Service, Inatrade, dan BTKI. Dimana layanan elektronik INSW merupakan salah satu portal yang memberikan informasi terlengkap mengenai barang komoditas tersebut.

Cara mendapatkan HS Code untuk mengatur regulasi setiap produk impor dan ekspor, termasuk dokumen yang harus dilengkapi oleh importir/eksportir, dan menentukan besarnya bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Pengertian HS Code Harmonized System atau biasa disebut dengan HS adalah daftar klasifikasi produk yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pencarian, perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini penggolongan barang di Indonesia berdasarkan Harmonized System dan termasuk dalam daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). HS Code mengatur pengaturan setiap produk impor dan ekspor, termasuk dokumen yang harus dilengkapi oleh importir/eksportir, dan menentukan besarnya bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Klasifikasi produk internasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua negara memiliki pemahaman yang sama tentang jenis barang yang mereka impor/ekspor. Sekaligus memudahkan bea dan cukai yang merupakan perpanjangan tangan dari kewenangan pemerintah untuk mengawasi pergerakan barang masuk atau keluar Indonesia. Di Indonesia, klasifikasi barang pada awalnya ditetapkan dalam daftar tarif, yaitu Buku Tarif Indonesia atas Bea Masuk (BTBMI), yang terdiri dari 10 digit angka. Enam digit angka di depan dibuat oleh World Customs Organization (WCO) dan terdiri dari 97 bab yang berlaku secara internasional. Sistem klasifikasi HS enam digit dapat diperluas menjadi subkategori tambahan oleh setiap negara pengguna. ASEAN sendiri sepakat untuk menjadikan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) delapan digit, yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari HS enam digit. Per 1 Maret 2017, kode HS di Indonesia mengikuti AHTN dan menggunakan sistem delapan digit. Berikut cara mendapatkan HS Code suatu produk: Metode Mendapatkan HS Code 1 Masuk ke portal INSW (Indonesia National Single Window) di http://eservice.insw.go.id/. Klik menu INDONESIA NTR pada toolbar, lalu pilih HS CODE INFORMATION. Klik pada bagian option, pilih BTBMI – Description in Indonesian. Masukkan kata di kolom kata kunci bahasa Indonesia, seperti apel. Berbagai jenis kode HS akan muncul dengan konten Apple. Temukan HS Code yang diperlukan. Carilah delapan digit. Scroll ke bawah untuk mengetahui besarnya Bea Masuk, PPN, PPH dan Larangan atau Pembatasan (Lartas). Metode Mendapatkan HS Code 2 Login ke intrade.kemendag.go.id Pilih menu “Tools”, klik “HS List”. Di kolom pencarian HS, masukkan kode HS jika Anda sudah mengetahui nomor HS barang yang Anda cari. Jika tidak, pilih menu Deskripsi Item (Indonesia). Di kolom berikutnya, masukkan kata kunci yang Anda cari, seperti apel. Klik menu “View” dan akan ada banyak informasi tentang nomor HS yang berisi konten Apple, putuskan mana yang Anda cari. Nomor HS ada di sebelah kiri. Cara Membaca HS Code HS menggunakan nomor kode untuk mengklasifikasikan barang. Kode nomor mencakup keterangan barang yang disistematisasikan. Sistem penomoran pada HS dibagi menjadi bab (2 digit), judul (4 digit) dan subjudul (6 digit) dengan penjelasan sebagai berikut: Misalnya HS Code 0101.11.xx.xx diambil dari BTBMI (10 digit) 01 01 11 xx xx __ Bab (Bab) 1 _____ Pesan (Header) 01. 01 ________ Subpos (Subpos) 0101.11 ___________ Subtitle ASEAN, ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) _______________ Surat Tarif Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) Golongan tempat suatu unsur diklasifikasikan ditunjukkan dengan dua digit pertama bilangan tersebut, contoh di atas menunjukkan bahwa unsur tersebut diklasifikasikan pada Bab 1. Dua angka berikutnya dari angka atau empat angka pertama dari angka tersebut menunjukkan pos atau pos pada bab yang disebutkan sebelumnya, contoh ini menunjukkan bahwa barang tersebut diklasifikasikan dalam pos 01.01. Enam digit pertama menunjukkan subjudul atau subjudul untuk setiap judul dan bab yang dibahas. Dalam contoh di atas, barang diklasifikasikan dalam subpos 0101.11. Delapan digit pertama nomor tersebut adalah heading yang diambil dari teks AHTN. Angka sepuluh digit menunjukkan pos tarif nasional yang diambil dari BTBMI, pos tarif ini menunjukkan besaran pungutan (BM, PPN, PPnBM atau cukai) dan adanya aturan perdagangan. Sumber: Indonesia.go.id.