Oaktree Blog

Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberitahuan Impor Barang

pemberitahuan impor barang

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban sendiri terkait dengan pemberitahuan impor barang. Hal ini Anda baca dalam artikel ini

Pemberitahuan Impor Barang di Indonesia

Kebijakan impor barang di Indonesia memiliki pengaruh besar pada ekonomi negara. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia membutuhkan barang impor untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan produktivitas domestik. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa impor barang berlangsung dengan aman dan bertanggung jawab.

Salah satu kebijakan yang telah diterapkan pemerintah terkait dengan impor barang adalah kewajiban pemberitahuan impor. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perdagangan Internasional, importer harus memberikan pemberitahuan kepada pemerintah setidaknya lima hari sebelum memulai impor barang. Pemberitahuan ini harus mencakup informasi tentang jenis dan jumlah barang yang akan diimpor, serta tujuan dan tempat tujuan impor.

Baca juga  Perbedaan Ekspor dan Impor, Berikut Penjelasannya!

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan importer untuk memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan sebelum melakukan impor barang. Salah satu dokumen yang wajib disertakan adalah Surat Keterangan Impor (SKI). Dokumen ini harus diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan harus diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. SKI ini tidak hanya membantu importer untuk memenuhi persyaratan dokumen, tapi juga membantu pemerintah untuk mengawasi impor barang.

Baca juga  Spesifikasi Truk Hino 500: Performa dan Keamanan Tak Tertandingi

Baca Juga : Consolidasi Dalam Dunia Logistik Adalah

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan tentang pengawasan impor barang. Untuk memastikan bahwa barang yang diimpor adalah barang yang layak untuk dijual di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengawasan impor. Salah satu kebijakan ini adalah kebijakan pemeriksaan impor. Pemeriksaan impor ini dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kedua kementrian ini akan memeriksa barang-barang yang akan diimpor untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan kualitas dan persyaratan hukum.

Baca juga  Apa Itu Split LS dalam Forwarding? Simak Penjelasannya

Kebijakan impor barang di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa impor barang berlangsung dengan aman dan tertib. Dengan mengikuti kebijakan ini, importer akan lebih mudah untuk melakukan impor barang tanpa khawatir akan diproses secara ilegal. Dengan demikian, kebijakan impor barang di Indonesia akan membantu meningkatkan produktivitas ekonomi domestik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bagikan artikel ini ke

Berjalan sendiri itu cukup melelahkan
Mulai bersama Oaktree!

Dapatkan potongan harga menarik dari kami!
Sales: 081268881603

Scroll to Top