Logistik

D & D, atau lebih dikenal sebagai Demurrage dan Detention adalah istilah yang kerap dipergunakan dalam dunia perdagangan oleh para importir, eksportir, dan pelaku ekspedisi rutin. Seringkali muncul kebingungan dalam memahami perbedaan di antara keduanya; namun, sebenarnya, biaya-biaya ini bisa berdampak besar terhadap pelanggan jika mereka enggan mengambil tindakan untuk menghindari imbas biaya yang signifikan. Lebih sering lagi, kasus Demurrage dan Detention berperan dalam ranah impor, meski terdapat pula kasus ekspor yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Walau Demurrage dan Detention tampak sebagai satu kesatuan yang melekat, pada kenyataannya, terdapat perbedaan substansial yang memisahkan keduanya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang konsep Demurrage dan Detention, termasuk alasan pengenaan biaya, siapa yang menerima tagihan ini, siapa yang harus bertanggung jawab, serta tips untuk meminimalkan beban biaya Demurrage, Detention, dan Penyimpanan, simak pemaparan di bawah ini. Mengenal tentang Apa itu Demurrage? Demurrage adalah biaya yang dienakan oleh perusahaan pelayaran pada importir apabila peti kemas dikirim dari pelabuhan dan belum ditarik keluar, serta belum diuraikan dan dibuka dalam jangka waktu bebas yang telah ditetapkan. Istilah Demurrage diterapkan pada situasi ketika kargo masih terdapat dalam peti kemas, entah itu karena belum diuraikan (untuk kasus impor), ataupun karena masih kosong (untuk kasus ekspor). Sebagai contoh, bayangkanlah sebuah peti kemas yang dideposisikan dari kapal pada tanggal 1 Januari, dan kemudian ditarik oleh penerima barang pada tanggal 11 Januari. Apabila asumsi hari bebas standar dari perusahaan pelayaran adalah 7 hari sejak tanggal pengiriman, yang sebenarnya berbeda dari hari bebas pelabuhan, yakni 7 Januari. Dengan demikian, kita memiliki selisih 11 hari dikurangi 7 hari, yang menghasilkan 4 hari kelebihan waktu. Oleh karena itu, perusahaan pelayaran akan mengenakan biaya demurrage kepada penerima barang untuk jangka waktu 4 hari (mulai dari tanggal 7 hingga 11 Januari) dengan tarif yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu Apa itu Detention? Detention, di sisi lain, adalah biaya yang diberlakukan oleh perusahaan pelayaran kepada importir ketika peti kemas yang telah diisi dan siap untuk diuraikan, tetapi peti kemas kosong masih tertahan dan belum dikembalikan dalam batas waktu yang telah diberikan. Istilah Detention digunakan dalam situasi kargo yang kosong, entah itu setelah diuraikan ataupun sebelum diisi. Ada kesempatan untuk bernegosiasi dan meminta satu hari tambahan sebagai kelonggaran dari perusahaan pelayaran. Pertanyaan umumnya berkisar apakah permintaan ini untuk keperluan Demurrage atau Detention, sebab hal tersebut perlu dipastikan apakah peti kemas akan disimpan sebelum atau setelah pemindahan dari pelabuhan. Tetapi, perlu dicatat bahwa definisi Demurrage dan Detention sering kali berbeda di setiap pelabuhan, sehingga pihak perusahaan pelayaran harus mengklarifikasi informasi dengan akurat. Umumnya, mereka akan menawarkan periode bebas yang mencakup Detention dan jarang sekali memberikan penawaran khusus hanya untuk Demurrage atau Detention. Alasan Perusahaan Membebankan Biaya Demurrage dan Detention Biaya yang diterapkan pada peti kemas, termasuk pemeliharaan, sewa, dan perbaikan, merangkum sekitar 20% dari total biaya operasional pengiriman. Peti kemas, mirip armada atau kapal, hanya menghasilkan pendapatan saat berada dalam pergerakan, sementara saat tidak digunakan akan merugikan. Berdasarkan contoh sebelumnya, peti kemas yang melewati batas waktu 11 hari berarti peti kemas tersebut tidak berkontribusi pada pendapatan selama jangka waktu tersebut. Melalui pembebanan biaya Demurrage dan Detention, perusahaan pelayaran menjembatani kompensasi untuk pengurangan pendapatan pada kapal yang berdiam diri karena masih menyimpan muatan. 5 Cara Meminimalisir Biaya Demurrage, Detention, dan Penyimpanan Untuk mengurangi biaya Demurrage, Detention, dan penyimpanan, beberapa langkah berikut dapat dipertimbangkan: Pastikan kesiapan kargo dengan tepat waktu untuk menghindari biaya Detention. Manfaatkan jeda waktu yang tersedia dengan mempersiapkan pengiriman sebelum peti kemas kosong mencapai lokasi penerima. Dengan begitu, kesiapan barang dapat ditingkatkan, proses pemuatan bisa lebih efisien, dan peti kemas dapat tiba di pelabuhan sebelum masa waktu bebas berakhir. Perluas pemahaman mengenai aturan bea cukai untuk mengurangi beban Demurrage dan biaya penyimpanan. Kerja sama dengan pihak pengirim yang tepat untuk mengurusi hal-hal berkaitan dengan pabean, dan persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk izin impor sebelum peti kemas tiba di pelabuhan tujuan. Manfaatkan keahlian dari jasa pengangkut barang (Freight Forwarder). Rencanakan rute pengiriman, pilih perusahaan pelayaran yang sesuai dengan anggaran, cari solusi penyimpanan yang kompetitif, kelola dokumen, dan selesaikan langkah-langkah administratif penting. Pastikan informasi detil mengenai tarif Demurrage, Detention, dan penyimpanan tercantum dalam penawaran. Lakukan komunikasi proaktif dengan semua pihak terkait untuk memastikan semua informasi diterima dan jadwal dapat disesuaikan.

Memulai bisnis impor yang sukses dari nol mungkin terlihat sulit, namun hal tersebut bukan berarti tidak mungkin. Terdapat berbagai langkah yang perlu dipelajari sebelum memulai usaha impor agar terhindar dari kesalahan. Belajar Jadi Importir Bagi para pemula yang ingin menjadi importir, langkah pertama yang dapat diambil adalah bergabung dengan komunitas importir. Meskipun biaya masuknya cukup besar, namun keuntungan yang didapatkan dari komunitas ini sangatlah berharga. Komunitas impor dapat membantu para importir pemula mencari barang impor dengan keuntungan yang tinggi untuk dijual kembali di Indonesia. Selain itu, mereka juga membantu mencari suplier barang impor yang lebih murah namun berkualitas tinggi. Sebelum bergabung dengan komunitas, sebaiknya perhatikan kredibilitasnya dengan mengamati anggota-anggota yang telah berhasil dalam kegiatan impor. Menentukan Negara Asal untuk Impor Barang Seorang importir perlu memahami bahwa proses pengiriman barang dari negara asal mempengaruhi harga dan keuntungan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan baik dalam menentukan negara asal untuk mengimpor barang. Selain itu, Anda juga perlu memahami HS Code atau kodefikasi barang impor yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) agar proses impor barang menjadi lebih lancar. Menentukan Barang yang Ingin Diimpor Sebelum memulai impor, identifikasi segmentasi pasar yang menjadi tujuan Anda. Memaksimalkan segmentasi barang dapat meningkatkan potensi keuntungan. Pilihlah produk yang sedang tren, diminati kolektor, atau barang musiman yang memiliki tingkat minat tinggi, seperti barang yang populer pada momen Natal dan Lebaran. Memahami Prosedur Pengiriman Barang Memahami prosedur pengiriman barang sangat penting bagi seorang importir untuk memastikan kelancaran proses impor hingga sampai ke tujuan. Anda juga dapat memilih jasa freight forward yang lebih murah dan mengetahui bea cukai yang dikenakan terhadap barang impor. Pastikan memahami aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan agar proses impor berjalan dengan lancar. Menyiapkan Perizinan dan Dokumen-dokumen yang Dibutuhkan untuk Impor Sebagai importir yang sah di mata hukum, Anda harus memenuhi sejumlah syarat dan mengurus berbagai perizinan. Pastikan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas usaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission (OSS). Anda juga perlu memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak). Selain itu, pastikan mengurus API (Angka Pengenal Importir) sebagai tanda pengenal resmi importir. Demikianlah beberapa langkah dan syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi importir yang sukses. Dengan memulai dari mempelajari usaha impor, bergabung dengan komunitas importir, menentukan negara asal untuk mengimpor barang, hingga memahami prosedur pengiriman dan perizinan, Anda dapat meraih kesuksesan dalam bisnis impor. Selamat berbisnis dan menjadi importir yang legal dan berprestasi!

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan Tarif Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22 Impor, mari kita simak penjelasan berikut. Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan beberapa hal terkait PPh Pasal 22, yaitu: Menunjuk bendahara pemerintah sebagai pemungut PPh Pasal 22 terkait pembayaran atas penyerahan barang. Menunjuk badan-badan tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Menunjuk Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah: Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang. Istilah “bendahara” juga mencakup pemegang kas dan pejabat lain yang memiliki fungsi yang sama. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, terkait dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti industri otomotif, semen, baja, dan lainnya. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak ini dikenakan pada pembelian barang-barang tertentu yang memiliki kriteria sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik berdasarkan jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah mewah, apartemen, kondominium mewah, dan kendaraan mewah. Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Pemungut Pajak Menurut PPh Pasal 22 Adapun pemungut PPh Pasal 22 meliputi: Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertanggung jawab atas pemungutan PPh Pasal 22 impor barang. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya terkait pembayaran atas pembelian barang. Bendahara pengeluaran terkait pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP). KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA terkait pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero). Bank-bank Badan Usaha Milik Negara terkait pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan terkait pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspor. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan, seperti badan usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri, ATPM, APM, importir umum kendaraan bermotor, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, serta badan usaha industri baja yang merupakan industri hulu. Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015 menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarif PPh Pasal 22 Impor Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung pada jenis transaksi, sebagai berikut: Impor barang dengan menggunakan Angka Pengenal Importir (API) dikenakan tarif sebesar 2,5% x nilai impor. Untuk impor barang tanpa API, tarif yang dikenakan adalah 7,5% x nilai impor. Sedangkan untuk barang yang tidak dikuasai, tarifnya adalah 7,5% x harga jual lelang. Pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar dikenakan tarif sebesar 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final). Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh badan usaha industri seperti industri kertas, semen, baja, otomotif, dan farmasi, serta penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor dikenakan tarif yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Tarif ini berkisar antara 0,1% hingga 0,45% x DPP PPN (tidak final) tergantung pada jenis industri. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas dikenakan tarif yang ditentukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order). Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul dikenakan tarif sebesar 0,25% x harga pembelian (tidak termasuk PPN). Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API dikenakan tarif sebesar 0,5% x nilai impor. Penjualan barang-barang mewah seperti pesawat udara pribadi, kapal pesiar, rumah mewah, apartemen, kondominium, dan kendaraan mewah dikenakan tarif tertentu. Dalam pelaksanaannya, pemungutan PPh Pasal 22 tidak final, kecuali untuk penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen. Beberapa kegiatan atau transaksi dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, seperti impor barang yang tidak terutang PPh, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan/atau PPN, impor sementara yang ditujukan untuk ekspor kembali, impor kembali (re-impor), dan pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah dengan jumlah kurang dari Rp 2.000.000,-. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan dengan cara penyetoran oleh pemungut pajak ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pelaporan hasil pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Semua pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut, kecuali untuk penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen. Demikianlah penjelasan mengenai ketentuan Tarif PPh 22 Impor. Sumber: PPh Pasal 22 | Direktorat Jenderal Pajak