Logistik

Dalam dunia perdagangan internasional, aktivitas impor dan ekspor menjadi tulang punggung bagi banyak perusahaan. Namun, tidak semua transaksi berjalan mulus. Sebab, ada kalanya barang yang sudah dikirim harus dikembalikan karena kualitas tidak sesuai, terjadi kesalahan pengiriman, atau adanya perubahan permintaan dari pembeli. Situasi ini dikenal sebagai return barang via jasa impor. Meski terdengar sederhana, kenyataannya proses pengembalian barang lintas negara penuh dengan tantangan. Agar membantu Anda memahami lebih jelas, artikel ini akan membahas apakah return barang via jasa impor memang rumit.  Apakah Return Barang via Jasa Impor Rumit? Seperti yang sudah dibahas, setiap penjualan pastinya tidak pernah berjalan dengan mulus. Sebab, ada berbagai tantangan yang sering muncul ketika perusahaan harus melakukan return barang via jasa impor. Tantangan ini bukan hanya soal biaya, tetapi juga menyangkut regulasi, waktu, dan risiko yang bisa mempengaruhi reputasi bisnis.   Sehingga, sering menjadi pertanyaan bagi banyak pelaku usaha: apakah return barang via jasa impor benar-benar layak dilakukan, atau justru menambah beban operasional? Pertanyaan ini  muncul karena proses retur barang lintas negara tidak hanya memakan biaya, tetapi juga waktu dan tenaga ekstra. Namun, penting untuk dipahami bahwa meski rumit, retur barang via jasa impor tetap bisa dijalankan dengan prosedur yang tepat. Dengan strategi yang terencana, perusahaan dapat mengurangi risiko, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memastikan reputasi bisnis tetap terjaga.   Bagaimana Prosedur Return Barang via Jasa Impor? Pengiriman internasional memiliki kompleksitas tersendiri, terutama ketika barang harus dikembalikan ke negara asal. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses retur barang via jasa impor: Identifikasi Barang Sebelum melakukan return barang melalui jasa impor, maka perusahaan dapat melakukan identifikasi barang yang akan dikembalikan. Dengan langkah ini, nantinya barang dapat dipastikan sesuai dengan syarat retur dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Biasanya, jasa impor akan melakukan identifikasi barang meliputi Pemeriksaan kondisi fisik barang, Pencocokan jumlah dan spesifikasi, maupun Validasi dokumen pendukung. Sehingga dengan identifikasi yang detail ini, jasa impor akan  dapat mengurangi risiko penolakan retur, mempercepat proses administrasi, dan menjaga kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis. Persiapan Dokumen Impor-Ekspor Karena dalam identifikasi barang nantinya terdapat validasi dokumen, maka tahap berikutnya adalah melakukan persiapan dokumen impor-ekspor secara menyeluruh. Dokumen menjadi elemen paling krusial dalam proses retur barang via jasa impor, sebab kesalahan kecil bisa menyebabkan barang tertahan di pelabuhan atau bahkan ditolak oleh pihak bea cukai. Dokumen-dokumen tersebut seperti invoice, packing list,bill of lading atau airway bill maupun sertifikat asal barang (Certificate of origin). Selain itu, terkadang juga diperlukan dokumen lainnya seperti izin khusus untuk barang berbahaya atau bernilai tinggi. Koordinasi dengan Jasa Impor Setelah semua dokumen-dokumen lengkap, maka langkah berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan jasa impor atau freight forwarder. Tahap ini sangat penting karena jasa impor berperan sebagai pihak yang menghubungkan perusahaan dengan proses pengiriman lintas negara, termasuk pengurusan clearance di bea cukai. Melalui koordinasi ini, perusahaan nantinya akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti kepastian prosedur, efisiensi waktu, transparansi biaya dan monitoring real-time. Tak hanya itu, melalui koordinasi yang baik, proses retur barang via jasa impor dapat berjalan lebih lancar, transparan, dan minim hambatan. Pengiriman Kembali ke Negara Asal Setelah dokumen lengkap dan koordinasi dengan jasa impor dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pengiriman kembali ke negara asal. Proses ini harus direncanakan dengan matang agar barang tidak mengalami keterlambatan atau kerusakan selama perjalanan. Namun penting diingat, sebelum melakukan pengiriman ke negara asal, pastikan bahwa jasa impor telah memverifikasi dokumen, menentukan jalur pengiriman, menyediakan sistem tracking, dan memberikan estimasi waktu pengiriman. Dengan memastikan hal-hal tersebut, proses retur barang via jasa impor akan lebih aman, transparan, dan minim hambatan. Kesimpulan Proses return barang via jasa impor memang memiliki tantangan tersendiri dan membutuhkan perencanaan barang. Sebab, setiap tahapan mulai dari identifikasi barang, persiapan dokumen, koordinasi dengan jasa impor, hingga pengiriman kembali ke negara asal memiliki risiko yang bisa mempengaruhi biaya, waktu, dan reputasi bisnis. Namun, dengan memahami prosedur yang tepat dan bekerja sama dengan jasa impor berpengalaman, perusahaan dapat mengurangi risiko, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memastikan reputasi bisnis tetap terjaga. Jika Anda ingin memaksimalkan sistem logistik mulai dari pengiriman hingga return barang menjadi lebih efisien, Anda dapat menggunakan Oaktree. Sebab, Oaktree hadir sebagai software freight forwarder yang terintegrasi dengan berbagai modul.  Dengan demikian, seluruh proses mulai dari dokumen, tracking, hingga biaya dapat dipantau secara real-time, sehingga bisnis Anda lebih transparan, cepat, dan aman. Yuk hubungi tim marketing kami dan dapatkan demo secara gratis.  

Industri freight forwarding saat ini berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan ekspor dan impor di era globalisasi. Sehingga, perusahaan freight forwarding tidak hanya berperan sebagai penghubung antara eksportir dan importir, tetapi juga sebagai pengelola rantai pasok yang memastikan barang dapat tepat waktu.  Namun, dibalik pertumbuhan yang pesat, terdapat tantangan besar bagi pelaku usaha yaitu pajak khususnya Pph 23 atas jasa  freight forwarding. Agar lebih jelas, artikel ini akan membahas secara detail tentang Pph 23 termasuk cara perhitungannya.  Dasar Hukum PPh 23 atas Jasa Freight Forwarding Sebelum melangkah lebih jauh, tentunya Anda sebagai pebisnis yang bergerak di bidang freight forwarding perlu memahami dasar hukum yang menjadi landasan mengenai PPh 23. Sebab, di Indonesia sendiri Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) diatur dalam Undang‑Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya Pasal 23, yang menetapkan bahwa atas penghasilan berupa imbalan jasa tertentu dikenakan pemotongan pajak oleh pihak pemberi jasa. Selain itu, regulasi mengenai PPh 23 juga diperjelas melalui berbagai aturan turunan, di antaranya: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjelaskan lebih detail mengenai jenis jasa yang dikenakan PPh 23 serta tata cara pemotongan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) yang mengatur mekanisme teknis pelaporan dan penyetoran pajak, termasuk penggunaan aplikasi e‑Bupot. Surat Edaran Dirjen Pajak yang menegaskan kategori jasa freight forwarding sebagai objek PPh 23. Objek dan Subjek Pajak PPh 23 Tentunya dalam perhitungan PPh 23, Anda perlu memahami terlebih dahulu siapa saja yang menjadi objek dan subjek pajak. Hal ini penting karena kesalahan dalam mengidentifikasi pihak yang dikenakan pajak dapat berakibat pada salah hitung maupun sanksi administrasi.  1. Objek Pajak   Objek PPh 23 adalah penghasilan berupa imbalan atas jasa yang diberikan. Dalam konteks freight forwarding, objek pajak adalah nilai bruto pembayaran jasa pengiriman barang yang diterima oleh perusahaan freight forwarding. Nilai bruto ini mencakup seluruh imbalan jasa tanpa dikurangi biaya operasional atau potongan lain. 2. Subjek Pajak   Subjek PPh 23 adalah pihak yang menerima penghasilan, yaitu perusahaan freight forwarding sebagai penyedia jasa. Pada subjek ini nantinya akan dikenakan pemotongan pajak atas imbalan jasa yang diterima.   Itu artinya, setiap kali perusahaan freight forwarding menerima pembayaran dari klien, jumlah yang diterima bukanlah penuh sesuai nilai bruto, melainkan sudah dikurangi potongan PPh 23 sesuai ketentuan. 3. Pemotong Pajak   Pemotong pajak dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas pembayaran jasa yang diberikan. Dalam konteks freight forwarding, pemotong pajak adalah klien atau perusahaan pengguna jasa yang melakukan pembayaran kepada penyedia jasa freight forwarding. Tarif PPh 23 untuk Jasa Freight Forwarding PPh 23 juga dikenakan pada jasa freight forwarding, dan hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 UU Pajak Penghasilan. Regulasi ini menyebutkan bahwa atas imbalan jasa freight forwarding, pihak pemberi jasa wajib melakukan pemotongan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto. Namun perlu diketahui, dalam perhitungannya terdapat dua  metode pembayaran atas penggunaan jasa ini, di antaranya:  1. Metode Reimbursement Jika perusahaan menggunakan metode reimbursement, maka biaya yang ditagihkan kepada klien hanya berupa penggantian atas pengeluaran yang sebelumnya telah dibayarkan oleh perusahaan freight forwarding.  Itu artinya, perusahaan freight forwarding nantinya akan bertindak sebagai pihak yang membayarkan Pph 23 terlebih dahulu, lalu menagih kembali kepada klien sesuai jumlah yang dikeluarkan. 2. Metode Reinvoicing Selanjutnya terdapat metode reinvoicing yang digunakan dalam transaksi jasa freight forwarding. Pada metode ini, seluruh biaya yang ditagihkan kepada klien dianggap sebagai pendapatan bruto perusahaan freight forwarding.  Itu artinya, baik biaya pengiriman maupun fee jasa digabung dalam satu invoice, sehingga keseluruhan nilai tagihan menjadi dasar perhitungan PPh 23.   Cara Menghitung PPh 23 untuk Jasa Freight Forwarding  Menghitung PPh 23 atas jasa freight forwarding sebenarnya cukup sederhana, asalkan memahami tarif 2% dan metode pembayaran yang digunakan (reimbursement atau reinvoicing). Berikut langkah‑langkahnya: 1. Identifikasi Nilai Bruto Metode Reimbursement: hanya fee jasa yang menjadi objek PPh 23, sedangkan biaya penggantian (transportasi, bea masuk, handling) tidak dikenakan pajak. Metode Reinvoicing: seluruh nilai invoice dianggap sebagai bruto, sehingga semua komponen biaya dikenakan PPh 23. 2. Terapkan Tarif 2% Rumus sederhana: Pph 23 = 2% X NilaiBruto 3. Pemotongan oleh Klien Klien atau pengguna jasa wajib memotong PPh 23 sebelum melakukan pembayaran kepada perusahaan freight forwarding. Potongan ini kemudian disetorkan ke kas negara melalui sistem e‑Bupot atau sistem Coretax.  4. Contoh Perhitungan 1. Metode Reimbursement Biaya transportasi (reimbursement): Rp80.000.000 Fee jasa manajemen: Rp20.000.000 Total invoice: Rp100.000.000 PPh 23 = 2% × Rp20.000.000 = Rp400.000 Klien membayar Rp 99.600.000 ke perusahaan freight forwarding, Rp400.000 disetorkan ke kas negara. 2.Metode Reinvoicing Biaya transportasi: Rp80.000.000 Fee jasa manajemen: Rp20.000.000 Total invoice: Rp100.000.000 PPh 23 = 2% × Rp100.000.000 = Rp2.000.000 Klien membayar Rp98.000.000 ke perusahaan freight forwarding, Rp2.000.000 disetorkan ke kas negara.   Penting diingat, jika pelaku jasa freight forwarding tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif PPh 23 yang dikenakan akan lebih tinggi. Sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia, apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 23 dikenakan sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal.   Itu artinya, jika pelaku jasa freight forwarding tidak memiliki NPWP, tarif yang semula 2% akan menjadi 4% dari jumlah bruto. Contoh Perhitungannya  Dengan NPWP   Nilai bruto jasa: Rp100.000.000 PPh 23 = 2% × Rp100.000.000 = Rp2.000.000 Klein membayar Rp98.000.000, Rp2.000.000 disetorkan ke kas negara. Tanpa NPWP   Nilai bruto jasa: Rp100.000.000 PPh 23 = 4% × Rp100.000.000 = Rp4.000.000 Klein membayar Rp96.000.000, Rp4.000.000 disetorkan ke kas negara. Kesimpulan Pada dasarnya, PPh 23 atas jasa freight forwarding harus dipahami oleh setiap pelaku bisnis di bidang ini. Terlebih lagi, kepatuhan terhadap aturan pajak  telah diatur dalam UU PPh Pasal 23 dan diperkuat oleh PMK No. 141/PMK.03/2015, dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto.  Perhitungan pajak dapat dilakukan melalui dua metode pembayaran, yaitu reimbursement (hanya fee jasa yang dikenakan pajak) dan reinvoicing (seluruh nilai invoice menjadi objek pajak). Penting juga diingat bahwa jika pelaku jasa tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 23 akan dikenakan 100% lebih tinggi, yakni menjadi 4%. Jika Anda masih bingung dalam pengelolaan pajak atas jasa freight forwarding. Kami sebagai software freight forwarding yang terintegrasi dengan accurate online siap membantu Anda