Ditolak Pengusaha Logistik Kalteng: Dampak Perubahan KBLI BPS Terhadap Inflasi Daerah

Oaktree.id – Perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini menuai penolakan dari para pelaku usaha logistik di Kalimantan Tengah. Kekhawatiran utama mereka adalah potensi perubahan ini dapat memicu lonjakan inflasi di daerah.

Penolakan Pengusaha Logistik Kalteng Terhadap Perubahan KBLI BPS

Para pengusaha yang bergerak di sektor distribusi, freight forwarding, EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), dan EMKU (Ekspedisi Muatan Udara) di Kalimantan Tengah menyatakan keberatan atas regulasi baru KBLI BPS. Menurut mereka, penyesuaian ini tidak hanya akan menyulitkan operasional harian, tetapi juga berpotensi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas harga barang di pasar lokal.

Analisis Potensi Pemicu Inflasi Daerah

Sobat Oaktree, perubahan KBLI ini dinilai dapat berdampak pada struktur biaya operasional perusahaan logistik. Peningkatan biaya ini, mau tidak mau, kemungkinan akan diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk. Di daerah seperti Kalimantan Tengah yang tingkat distribusinya cukup kompleks, skenario ini dapat memperparah kondisi inflasi yang mungkin sudah ada sebelumnya.

Lebih lanjut, regulasi baru ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis dan investasi. Para pelaku usaha membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum agar dapat beroperasi secara optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Seruan untuk Dialog dan Evaluasi

Oaktree.id mendorong agar adanya dialog konstruktif antara BPS, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di industri logistik. Evaluasi mendalam terhadap implikasi praktis dari perubahan KBLI BPS sangat diperlukan untuk mencari solusi terbaik yang dapat mendukung kelancaran rantai pasok tanpa memicu inflasi.

Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap kebijakan dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat.